AGENDA KEGIATAN          iconrss
-- Tidak ada agenda hari ini atau yang akan datang --
 
 
Taman Budaya Yogyakarta
Jalan Sri Wedani No 1 Yogyakarta
Telp. 0274 523512, 561914
Fax 0274 580771


Kontak Messenger
 RGT Sambodo, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
 Rudi TBY
 Taman Budaya

Statistics
666606 Total visits
222 Visits Today
9 Currently Online
ARTIKEL MATA JENDELA
Merencanakan Kota Yogyakarta



Penulis :
Punto Wijayanto

Edisi Mata Jendela:
01 / 2012 (Januari - Maret)

Isi Artikel:

Yogyakarta adalah sebuah Metropolitan

 


          Secara teknis, kawasan metropolitan sendiri didefiniskan menurut adanya konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu dan mencirikan aktivitas kota. Jumlah penduduk kawasan tersebut melebihi satu juta jiwa. Walaupun jumlah penduduk kota sendiri belum mencapai satu juta jiwa, namun secara struktur ia telah membentuk kawasan metropolitan karena aglomerasi wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman. Gejala ini dikenali sejak tahun 1980an melalui program Yogya Urban Development Program. Mengacu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DI Yogyakarta No. 10 Tahun 2005 tentang RT/RW DIY, Kawasan Perkotaan Yogyakarta meliputi tiga kawasan yang secara administratif berada di wilayah yang berbeda dan secara hirarkis, menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

 

        Bagaimana Yogyakarta menjadi sebuah metropolitan tidak lepas dari sejarah tumbuh serta perkembangannya. Dan, menjadi metropolitan tidak lepas dari pengelolaan berbagai masalah yang tentu saja lebih kompleks dari pada kota kecil. Apalagi, ia harus tumbuh dalam konteks persaingan dengan kota lainnya. Di sinilah perencanaan yang dipandu visi pemimpin daerah serta masyarakatnya berperan.

 

            Tumbuh berkembang Kota Yogyakarta

 

Menurut Adishakti (1995), ada setidaknya empat tahapan pembentukan Kota Yogyakarta. Tahapan pembangunan kota ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta. Penataan dan pertumbuhan Yogyakarta berjalan dengan cepat, berupa pembangunan Keraton dan berbagai fasilitas pendukungnya seperti benteng keliling, masjid dan pasar. Berdasarkan peta Yogyakarta tahun 1765 (dilihat gambar) letak pasar tersebut menempati areal kosong. Lokasi pasar terletak di sebelah timur jalan Malioboro yang menghubungkan keraton dengan sumbu Gunung api Merapi dan Laut Selatan. Sebagai tandanya adalah Tugu Pal Putih

 

Ruang kota diisi pula dengan perkampungan-perkampungan yang ditata dan dinamakan menurut profesi abdi dalem maupun kesatuan pasukan keraton, seperti Patehan, Gamelan, Patangpuluhan, Bugisan dan Mantrijeron. Selain itu, tumbuh kawasan orang asing, seperti Pecinan untuk orang Tionghoa di sekitar pasar.

 

Pada tahap II, kota yang tumbuh ini dipengaruhi pemikiran ruang Belanda dan Inggris. di sebelah utara Keraton Yogyakarta dibangun Benteng Vrededurg atau Loji Besar (1776-1778). Pemukiman orang-orang Belanda dikenal dengan nama Loji Kecil yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti sekolah maupun gereja, seperti Gereja Protestansche Kerk (1857) dan Gereja Fransiskus Xaverius Kidul Loji (1870), berada di sebelah selatan kawasan Loji Kecil. Pada periode Inggris, Loji Kebon (1824) yang terletak di depan Benteng Vredeburg atau sekarang bernama Gedung Agung di bangun sebagai Gedung Karesidenan.

 

Paruh kedua abad ke-19 merupakan masa pemodernan kota. Stasiun Lempuyangan dibangun dan selesai 1872. sedangkan Stasiun Yogyakarta (Tugu) sebagai stasiun penumpang mulai beroparasi pada tanggal 2 Mei 1887. berdasarkan peta tahun 1876 (lihat gambar 1) sudah tampak bangunan pasar yang berupa los yang memanjang arah utara-selatan sejajar dengan jalan disebelah baratnya. Pasar Beringharjo berada di sebelah utara benteng Belanda Vredeburg di sekitarnya terdapat pemukiman orang-orang Cina.

 

Di sebelah selatan Benteng Vrendeburg, dibangun Gedung de Javasche Bank yang dibuka pada tahun 1879 sebagai Kantor Cabang de Jacasche Bank yang ke-8, Kantor asuransi Nill Mastchappij dan Kantor Posten Telegraf. Dibangun pula sebuah rumah sakit yang diresmikan oleh Dr.J. Gerrit Scheurerdengan nama “Petronella Zienkenhuis” (sekarang RS bethesda) sejak tahun 1899. yogyakarta di awal abad ke-20 merupakan kota yang cukup maju, dengan jaringan listrik, jalan untuk kereta kuda dan mobil cukup panjang, serta berbagai hotel serta pusat perbelanjaan di sepanjang Jalan Malioboro. Pasar di perbaruhi kembali pada tahun 1929, pada masa pemerintahan Sultan HB VIII dan kelak diberi nama Pasar Beringharjo oleh Sultan HB IX.

 

Kedatangan orang-orang Belanda untuk tinggal mendorong berbagai pembangunan fasilitas umum dan sosial serta berkembangnya kawasan hunian serta, berupa Kotabaru (Nieuwe Wijk) yang terletak disebelah timur Sungai Code pada tahun 1920an maupun Kawasan Jetis di sebelah utara Tugu. Berbagai fasilitas umum yang turut dibangun antara lain RS “Onder de Bogen” yang pada tanggal 14 September 1929 dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Pembangunannya atas prakarsa dan usaha Ir. Schmutzer, Direktur Pabrik Gula Gondanglipuro di Ganjuran. Juga RS Mata Dr. Yap yang didirikan pada tahun 1922 oleh Sultan HB VIII.

 

Saat kedatangan Jepang tidak banyak pembangunan baru. Pembangunan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka yang direalisasikan oleh sultan HB IX dengan bantuan Ir. Thomas Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda terhenti dan baru dituntaskan setelah kemerdekaan.

 

Seiring hijrahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada tahun 1946, berbagai perguruan tinggi pun ikut hijrah, seperti STI (Sekolah Tinggi  Islam) yang kemudian diubah menjadi Universitas dengan nama University Islam Indonesia atau sekarang Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1947. pada tahun 1946 berdiri pula Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dengan 8 fakultas yang mendorong lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 19 Desember 1949. peletakan batu pertama pembangunan gedung Balairung UGM dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1951.

 

Balairung yang merupakan gedung pusat  UGM, pusat aktivitas civitas akademika sebenarnya dibangun di pinggiran Kota Yogyakarta. Pembangunan ini menandai perkembangan Kota Yogyakarta pada tahap III yang melebihi batas administrasinya. Selain UGM, pada tahun 1960, IAIN Sunan Kalijaga dipindahkan dari Gedung di jalan Simanjuntak (sekarang gedung MAN I Yogyakarta) ke Jl. Adisucipto. Kawasan tersebut, termasuk Mrican serta Babarsari menjadi agen yang membentuk kawasan perkotaan.

 

Pada tahap IV, pertumbuhan Kota Yogyakarta sebagai Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dapat dilihat sebagai akibat munculnya investasi masyarakat. Sebagai contoh adalah munculnya perumahan-perumahan oleh pengembang, pasar-pasar modern serta hotel-hotel. Banyak fasilitas tersebut berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang di sisi lain telah mendorong terjadinya konversi lahan pertanian. Berkembangnya hotel-hotel dan kawasan wisata tidak lepas dari kebijakan pembangunanpariwisata yang disusun oleh pusat sejak tahun 1980an untuk menggenjot pemasukan non-migas.

 

Citra Kota

 

Dengan sejarah demikian, tidak aneh kalau Kota Yogyakarta dikenak dengan predikat Kota Budaya, Kota Pendidikan, Kota Pariwisata dan Kota lainnya. Secara alami, kawasan metropolitan ini merupakan tempat berpusatnya sebagai fungsi pertumbuhan untuk DIY dan sekitarnya. Sayangnya, kompleksitas pemasalahan menjadi hal yang tidak terlepaskan. Kota Yogyakarta mengalami permasalahan yang sama dengan metropolitan, seperti Jakarta, Bandung atau Medan. Daya dukung lingkungan serta kapasitas infrastruktur terlihat tak seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

 

Meski begitu, pada tahun 2011, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) yang membuat survei tentang Livable Sity, lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat dan sebagai tempat untuk beraktivitas, menyambut Kota Yogyakarta sebagai the most Livable City atau “Kota Ternyaman” di Indonesia, Yogyakarta unggul atas 14 kota besar lain, seperti Denpasar, Makasar,Manado dan Surabaya. IAP mensuvei persepsi 1.000 penduduk kota tentang kenyamanan tinggal di kota mereka sendiri menurut aspek ekonomi, tata ruang, fasilitas pendidikan, keamanan dan aspek kebersihan.keunggulan kota ini berkisar pada angka 66,52 %. Artinya, banyak hal yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya, kualitas pejalan kaki dinilai baik oleh 54 % atau di bawah rata-rata aspek lainnya.

 

Selain itu, tahun 2009, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberi gelar Kota Ramah Anak (KRA). Perasaan tenang, nyaman dan aman dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan komuniti, lingkungan sekolah, serta tempat pelayanan kesehatan, merupakan gambaran persepsi harapan anak mengenai lingkungan kota.

 

Kota Yogyakarta juga terpilih pula menjadi salah satu kota yang diundang untuk berpartisipasi dalam program Kementerian PU, yaitu Progran Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di tahun 2011 dan Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) pada 2012. pada tahun 2012 pula terpilih untuk menjadi kota hijau, Program Kementerian Pertanian dalam mengembangkan dan memasarkan produk florikultur. Terakhir, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru terbentuk memberi predikat “Kota Kreatif” bersama Solo dan Bandung. Jangan lupa, dengan inisiatif warganya, sempat pula muncul predikat Kota Mural.

 

Tapi banyak kota dengan banyak predikat seperti Yogyakarta. Dan, mau tidak mau, kota akan terkenal dengan predikatnya. Predikat, atau istilah lainnya yang serupa seperti slogan serta logo, tidak sekedar upaya mencitrakan kota atau tempat untuk tampak berbeda dengan yang lainnya. Ia merupakan bagian dari pengelolaan kota. Tidak hanya berperan dalam hal marketing, tetapi merupakan visi yang menjadi panduan poembangunan kota. Menurut Kavaratzis dan Ashworth (2005), slogans and lpgos may be useful practical instruments in a place branding strategy but they are not the strategy itself.

 

Karena itu, perencanaan sesumgguhnya merupakan upaya untuk membawa cita-cita ke dalam kenyataan. Tujuan dirumuskan dengan berbagai strategi yang diukur dari kemungkinan implementasinya. Cita-cita tersebut idealnya disusun, disepakati serta dijadikan nilai bersama.

 

Merencanakan Yogyakarta Sebagai Metropolitan

 

Perencanaan kota modern dikenal Yogyakarta sejak jaman Belanda, diperkenalkan oleh Ir. Thomas Karsten. Saat itu, tokoh yang yang juga merancang Museum Sonobudoyo pada tahun 1933 ini diberi tugas untuk membuat perencanaan 12 kota di Indonesia.

 

Situasi politik Indonesia setelah kemerdekaan mengijinkan Kota Yogyakarta menata diri. Melalui perencanaan, posisi sebagai kota budaya dicoba dikukuhka, sebagaimana terlihat pada Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1974 yang disusun oleh Universitas Gadjah Mada. Bagian kota yang bersejarah maupun memiliki peran ekkologis ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, seperti Kawasan Keraton, Paku Alamandan Kotagede. Berangkat dari Rencana Induk ini pula, jalan Malioboro direvitalisasi dan dikembangkan sebagai pusat kegiatan bersama jalan Solo. Melihat pada peta rencana, tidak terelakan bahwa kota Yogyakarta yang luasnya 32,5 km perlu dikelola dengan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Sleman serta Bantul. Pembangunan diarahkan ke utara mencakup kawasan UGM.

 

Rencana yang disusun melalui Yogyakarta Urban Development Project (YUDP) memberi nama wilayah ini sebagi Greater Yogyakarta. Sitem jaringan infrastruktur Kota Yogyakarta saling berkait dengan Kabupaten tetangganya. Misalnya saja, TPA dibuat di Piyungan dan IPAL di Sewon. Keduanya di wilayah Kabupaten Bantul.

 

Pemerintah Kota kemudian menerbitkan Perda No. 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2004. rencana tata ruang sendiri merupakan bagian penataan ruang, yang totalitasnya meliputi hingga pemanfaatan serta pengendalian.

 

Bicara pemanfaatan, tidak bisa lepas dari upaya pembangunan Kawasan Malioboro yang berkali-kali ditawarkan. Dalam RUTR, Malioboro telah ditetapkan sebagai jalur bercitra pariwisata dan perjuangan Jalan ini ibarat etalase bagi pariwisata, yang menghadirkanb kios-kioas suvernir serta hidangan lesehan, namun menghadapi permasalahan kota besar seperti pelestarian bangunan bersejarah, parkir dan pejalan kaki.

 

Rencana yang pernah disusun untuk Malioboro, antara lain “Malioboro Revitalization Project” yang disusun oleh YUIMS (1999) dan “City Walk Malioboro”yang disusun oleh Perda DIY 92005). Masih harus ditunggu, kapan realisasi rencana-rencana tersebut, terutama rencana revitalisasi Stasiun Tugu yang saat ini sedang disusun.

 

Sementara itu, Malioboro juga dimanfaatkan berbagi kegiatan. Hingga tahun 2012, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) telah diselenggarakan 6 kali

 

Tiap PBTY, kini jalan Malioboro akan ditutup untuk festival barongsay. Pada saat HUT Kota Yogyakarta diselenggarakan Jogja java Carnival di sepanjang jalan ini.

 

Kalau kita cermati, berbagai kegiatan tersebut tidak muncul dalam perencanaan tata ruang kota, termasuk yang terbaru yaitu Pemda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2129. artinya, ada yang tidak sinkron antara arahan pemanfaatan serta realita pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang menyerap dinamika yang terjadi di lapangan, bahkan kebutuhan SKPD teknis di luar bidang perencanaan.

 

Bagaimanapun ini fenomena yang umum dimana sistem perencanaan belum mampu mengatasi kesenjangan antara perencana dan peran lainnya, seperti lembaga pemerintah, masyarakat serta swasta. Karena itu pula, meski Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan XT Square di kawasan bekas Terminal Umbulharjo, Kebun Binatang Loka, Jogja Expo Center (JEC) serta Terminal Giwangan, namun tidak lantas membangun kegairahan pembangunan sekitarnya. Daftar tersebut bersifat fisik saja, yang siap menjadi wadah kegiatan. Siapa yang berperan dalam hal non fisik atau pemanfaatnya. Komunikasi perlu tetap dibangun untuk menciptakan kesepekatan mau dibawa kemana pemanfaatan fasilitas tersebut.

 

Diskusi

 

Menanggapi kondisi tersebut, Patsy Healey menawarkan Perencanaan Kolaboratif (1997). Teori ini diletakkan pada proses pembentukan relasi dengan perhatian yang difokuskan pada jejaring relasional dalam kehidupan manusia. Ide ini dibangun berdasarkan konsepsi identitas individual yang disusun dalam relasi sosialnya dengan yang lain dan melalui relasi-relasi tersebut, sebagaimana melekat dalam konteks sosial tertent. Proses ini dibingkai oleh kekuatan yang menyusun struktur relasi sosial. Healey melanjutkan dengan konsep ‘institutional capacity’, merujuk pada kualitas sekumpulan jejaring relasional di suatu tempat.

 

Ide yang ditawarkan Healey tersebut sering disederhanakan menjadi perencanaan dengan pendekatan partisipasi melalui kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Secara rutin, pemerintah daerah mengadakan kegiatan Musrenbang, yang terlihat seperti penyusunan daftar kebutuhan. Yang sayangnya, justru tidak dipahami oleh pihak pemerintah. Pada akhirnya, berdampak pada surutnya kepercayaan warga terhadap itikad pemerintah untuk memberi dalam pembangunan.

 

Lebih tepatnya, dalam proses ini, ‘bentuk pengethuan dan penalaran serta nilai dan sistem makna yang berbeda didialogkan antara stakeholder dari dunia sosial dan budaya yang berbeda fokusnya pada proses yang menghimpun peserta untuk membangun pemahaman dan kepercayaan serta mendorong kepemilikan atas strategi apa pun yang berkembang. Proses tadi disebut “perangkat lunak” yang perlu disertai dengan perubahan “perangkat keras”,yaitu desain sistem politik, administrasi dan hukum yang memfasilitas proses tersebut atau ‘desain institusional sistematis’

 

Merencanakan metropolitan, sesungguhnya diawali dengan membangun suatu sistem penataan ruang yang disepakati bersama. Pemasalahan metropolitan kian kompleks karena keragaman warga kota yang diiringi minat masing-masing. Pertanyaan berikut, siapkan warga untuk terlibat dalam suatu proses perencanaan seperti dibahas di atas? ***